Minggu, 4 Desember 2016
   HOME   PRODUK PERUNDANGAN   PROFIL      KONTAK KAMI    BUKU TAMU    GALERI   LINK TERKAIT    SITEMAP   






SEKILAS TATACARA PENGHAPUSAN BMN DI INSTANSI PEMERINTAH

SEKILAS TATACARA PENGHAPUSAN BMN DI INSTANSI PEMERINTAH

 

Oleh : Surya Subur

 

ABSTRAK

 

                Permasalahan yang penulis kaji dalam ini ini adalah: bagaimana tatacra penghapusan barang milik negara (BMN) di instansi pemerintah ? Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan tentang prosedur penghapusan barang milik negara di instansi pemerintah,  diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi masukan dalam bentuk pemikiran dan informasi kepada lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Indonesia.

Untuk memahami lebih lanjut tentang penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan kerja aparatur pemerintah Kementerian Agama menjadi tanggung jawab Kementerian untuk memberikan penguasaan itu kepada pegawai, melalui lembaga kediklatan yang ada di bawah Kementerian. Diklat tersebut diberikan tidak hanya kepada pimpinan / kuasa pengguna anggaran melainkan kepada seluruh staf unit kerja agar di lembaga dimana pegawai itu bekerja, bisa meng-handle setiap permasalahan penghapusan yang ada.

 

Kata Kunci : BMN

 

I. Pendahuluan

Ada pertanyaan yang mendasar dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di instansi pemerintah, yaitu bagaimana cara menghapuskan BMN tersebut jika sudah tidak lagi punya nilai manfaat ? Pertanyaan ini hampir ada disetiap batin aparatur (karyawan/karyawati)   instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi pimpinan kepada karyawannya.

Tulisan sederhana ini akan menjawab setiap kegalauan karyawan yang merasa prihatin terhadap banyaknya barang ronsokan yang akan menimbulkan dampak luas tersebut, yakni kenyamanan instansi/kantor dimana ia bertugas. Barang rongsokan tersebut bisa saja sebagai pengisi gudang (kalau ada) atau ditempatkan pada sudut-sudut atau tempat kosong yang berakibat kumuhnya ruang tersebut atau menjadikan nyamuk bersarang. Selanjutnya bisa menjadi sumber penyakit.

Penghapusan barang milik negara adalah proses pembebasan dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik atas barang milik negara yang berada dibawah penguasaan atau pengurusannya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Satuan organisasi pengelola barang milik negara di lingkungan Kementerian Agama yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sudah diatur melalui Ketetapan Menteri Agama Nomor 501 tahun 2003 dan Nomor 520 tahun 2003.

Untuk melaksanakan proses penghapusan barang milik negara sesuai ketentuan yang berlaku diperlukan adanya tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan yaitu :

1.        Dasar-dasar pertimbangan, mengapa barang milik negara harus dihapus;

2.          Ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi pada saat akan usul penghapusan

3.          Prosedur usul penghapusan yang harus dilalui sehingga pembuatan SK    

          panghapusan dapat dilaksanakan secara tepat dan cepat;

4.          Proses pelaksanaan penghapusan harus mengikuti isi keputusan penghapusan

          apakah penghapusan BMN dengan cara dijual, dihibahkan dan lain-lain;

5.          Setiap satuan kerja yang melaksanakan penghapusan BMN diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan penghapusan dan melaporkan kepada Instansi/Unit terkait.

Tahapan di atas pada dasarnya tertuang jelas di petunjuk pelaksanaan penghapusan itu namun kenyataannya di satker belum dipahami secara mendalam sehingga prosedur penghapusan itu tidak dijalankan dengan baik.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang jelas dan terang terhadap prosedur penghapusan BMN ini bagi aparatur penanggungjawab satker di daerah yang merupakan tanggungjawab atasan untuk mendiklatkan setiap penanggungjawab barang milik negara tersebut.

 

II. Permasalahan

Dari latang belakang di atas terlihat bahwa permasalahan yang muncul dalam penulisan ini adalah ketidakpahaman aparatur pemerintah di satuan kerja dalam hal penghapusan barang negara (BMN), di samping kekurangpahaman secara mendalam terhadap klasifikasi barang milik negara yang ada di satuan kerjanya masing-masing juga  bagaimanakah prosedur penghapusan barang milik negara (BMN) di instansi pemerintah dilaksanakan ?

 

III. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan tentang prosedur penghapusan barang milik negara di Instansi Pemerintah

 

IV. Kajian Teori

Pengertian-Pengertian

Ada beberapa istilah yang harus dijelaskan dalam kaitan dengan penghapusan barang milik negara ini untuk menghindari persepsi, yaitu :

1. Barang Milik Negara adalah barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh Instansi Pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta perolehan lain yang sah. Dalam hubungan ini tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (yang dikelola BUMN) dan kekayaan Pemerintah Daerah (Daerah Otonom);

Barang milik/negara di lingkungan Departemen Agama adalah semua barang yang sumber pengadaan/diperoleh berasal dari :

a.    Seluruhnya berasal dari dana APBN;

b.    Sebagian atau seluruhnya berasal dari dana non APBN/atau perolehan lain yang sah yang digunakan untuk kepentingan dinas;

c.    Hibah, hadiah, sumbangan, wakaf dan atau penyerahan dari instansi pemerintah lainnya baik dalam maupun luar negeri;

d.   Bantuan/sumbangan dari luar negeri atau barang eks milik orang/lembaga asing;

e.    Instansi lain atau yang kepemilikannya diserahkan kepada Departemen Agama;

f.     .  Pengadaan lainnya dari dana dalam maupun luar negeri dengan tujuan dipergunakan untuk kepentingan dinas.

2. Barang bergerak  adalah barang milik/negara yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan, misalnya alat pengangkutan, peralatan kantor, alat kesehatan dan sebagainya.

3. Barang tidak bergerak adalah barang milik/negara yang menurut sifat dan penggunaanya tidak dapat dipindah-pindahkan atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerak antara lain tanah, bangunan, dermaga landasan, termasuk kapal/sarana angkutan di laut berbobot mati di atas 150 ton dan barang bergerak yang nilai perolehannya di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

4. Barang Inventaris adalah barang yang merupakan bagian kekayaan negara baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada  dalam penguasaan dan pengurusan Departemen/Lembaga yang jangka waktu pemakaiannya lebih dari satu tahun;

5. Barang Susut adalah semua barang milik/negara yang berkurang volumenya atau beratnya karena pengaruh alamiah, antara lain disebabkan mengering, meleleh, menguap, menyublim, memadat, rusak dimakan binatang/bakteri dan tercecer;

6. Barang rusak adalah barang yang secara teknis, ekonomis tidak dapat diperbaiki dan dipergunakan lagi;

7. Penghapusan Barang Milik Negara  adalah keputusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapus barang dari daftar inventaris, dengan tujuan membebaskan Bendaharawan Barang dan/atau UAKPB dari pertanggung jawaban administrasi dan fisik atas barang milik negara yang berada di bawah penguasaan atau pengurusannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

8. Tindak lanjut Penghapusan adalah langkah pelaksanaan lebih lanjut dari penghapusan barang milik/negara yaitu untuk dijual, dipertukarkan, dihibahkan/ disumbangkan, dijadikan penyertaan modal pemerintah atau dimusnahkan;

9. Pemindahtangankan adalah pengalihan pemilikan dan/atau penguasaan barang milik/negara pada pihak lain;

10. Penjualan Secara Lelang adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang milik/negara dengan menerima pembayaran uang, yang diadakan di muka umum melalui/oleh Kantor Lelang Negara;

11. Hibah adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang milik/negara kepada pihak lain tanpa memperoleh imbalan/penggantian.

12. Pengelola Barang Inventaris Negara adalah pengelola BMN tingkat Presiden yang secara fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan dan sebagai pelaksana harian dikuasakan kepada Kepala Direktur Jenderal Perbendaharaan;

13. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) adalah Unit Pengguna BMN Tingkat Departemen di lingkungan Departemen Agama adalah menteri Agama;

14. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB E-1) adalah Unit Pengguna Barang BMN tingkat Eselon I, penanggung jawabnya adalah pejabat Eselon 1;

15. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Wilayah dalam hal ini adalah Kanwil Departemen Agama Wilayah dan sebagai penanggung jawabnya adalah Kepala Kanwil Departemen Agama Wilayah;

16. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (AUKPB) adalah Unit Akuntansi Pengguna BMN tingkat Satuan kerja dan sebagai penanggungjawabnya adalah Kepala Satuan Kerja;

17. Panitia penghapusan adalah Satuan tugas yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

 

Organisasi Pengelola BMN pada Kementerian Agama :

1. Struktur

Struktur Pengguna Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian  Agama terdiri dari :

a. Pengelola Barang Milik Negara ialah Presiden Republik Indonesia, yang secara fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan dan sebagai pelaksana hariannya Menteri Keuangan memberi kuasa kepada Direktur Perbendaharaan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

b. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) di Departemen Agama adalah Menteri Agama;

c. Unit Akuntansi Pembantu Penguasa Barang (UAPPB-E1) adalah :

1) Sekretaris Jenderal;

2) Inspektur Jenderal;

3) Para Direktur Jenderal;

4) Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan

d. Unit Akuntansi Pembantu Penguasa Barang Wilayah (UAPPB-W) adalah : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;

e. Unit Akuntansi  Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) adalah :

        1) Rektor UIN, IAIN dan IHD;

        2) Kepala Biro Umum;

        3) Sekretaris pada Sekretariat Itjen;

        4) Para Sekretaris Sekretariat Ditjen;

        5) Sekretaris pada Sekretariat Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan;

        6) Kepala Bagian Tata Usaha pada Bagian tata Usaha Kanwil Departemen Agama Provinsi;

        7) Kepala Kandepag Kabupaten/Kota;

        8) Ketua STAIN, STAHN/STAKN;

        9) Kepala Balai Diklat Teknis Keagamaan

   10) Kepala Balai Litbang Agama

   11) Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN);

   12) Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN);

   13) Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN);

f. Panitia Penghapusan adalah satuan tugas yang dibentuk :

        1) Di Pusat oleh pejabat Eselon I;

        2) Di Daerah oleh Kepala Kanwil/Rektor/Kepala Kandepag/Ketua

            STAIN/Ketua STAHN/Rektor IHD Ketua STAKN/Kepala MAN/Kepala

           MTsN/Kepala MIN, Kepala Balai Litbang Agama dan Kepala Balai Diklat.

 

Tugas dan Wewenang

a. Pengelola Barang Milik Negara

Pengelola Barang Milik Negara, berada pada Presiden yang secara fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan kewenangan sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

1) Barang tidak bergerak milik negara yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara optimal dan efisien untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Departemen/Lembaga, dapat dimanfaatkan dengan cara dipinjamkan, disewakan, Bangun Guna Serah dan kerja sama pemanfaatan atau/dapat dihapus dengan tindak lanjut dijual, dipertukarkan, dihibahkan, dijadikan penyertaan modal negara dan dimusnahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a)Untuk barang tidak bergerak milik negara yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), berdasarkan persetujuan tertulis dari Presiden atau usul Menteri Keuangan;

b)Untuk barang tidak bergerak milik negara yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), berdasarkan Keputusan Menteri/ Pimpinan Lembaga yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.

c) Barang bergerak milik negara yang berlebih atau tidak dapat dipergunakan lagi hanya dapat dihapus dengan cara dimusnahkan/dipindahtangankan dengan Keputusan menteri/ Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, kecuali kendaraan bermotor dan atau barang yang bernilai ekonomis tinggi terlebih dahulu dengan persetujuan tertulis ekonomis Menteri Keuangan.

 

Menteri Keuangan selaku pelaksana Pengelola Barang Milki Negara memberi kuasa kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang mempunyai tugas :

1) Menetapkan kebijakan umum pembinaan dan Pengguna barang milik/ negara yang dimilik/dikuasai oleh Departemen/Lembaga;

2) Menyetujui/menolak usul tindak lanjut penghapusan barang milik/Negara sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (10) dan Keppres Nomor 42 Tahun 2002.

Tindak lanjut tersebut adalah penjualan, penghibahan, tukar menukar, penyertaan modal pemerintah dan pemusnahan;

1) Mengajukan usul dan pertimbangan kepada Presiden mengenai tindak lanjut penghapusan barang milik/Negara ayang mengakibatkan peralihan hak atas tanah sesuai dengan ketentauan pasal 9 ayat (1) Keppres Nomor 42 Tahun 2002;

2) Menyetujui/menolak usul pemanfaatan barang milik/kekayaan Negara yang disampaikan  oleh Departemen Lembaga kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) DAN (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002;

3) Menyetujui usul penjualan barang milik/Negara yang tidak melalui Kantor Lelang Negara sesuai dengan ketentuan  pasal 9 ayat (1) dan (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002;

b. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) di Kementerian Agama adalah  

        Menteri Agama.

Tugas dan kewenangan UAPB adalah :

1) Menyetujui/menolak usul penghapusan barang bergerak atau barang tidak bergerak pada Departemen Agama yang ditinjak lanjuti dengan penjualan melalui Kantor Lelang Negara;

2) Menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang bergerak atau barang tidak bergerak  pada Departemen Agama;

3) Menyetujui/menolak usul penghapusan barang tidak bergerak berupa bangunan gedung/kantor pada Departemen Agama untuk ditinjak lanjuti dengan penjualan melalui Kantor Lelang Negara;

4) Menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan dan tindak lanjutnya kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

             Kuasa UAPB adalah pelaksana operasional pengguna barang yang secara fungsional dijabat oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama.

Sekretaris Jenderal Departemen Agama yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

              Dalam melaksanakan tugas sehari-hari kuasa UAPB/Menteri Agama dibantu oleh Pelaksana Harian, yaitu Kepala Biro Keuangan dan IKN yang menangani Pengguna barang milik/Negara pada Departemen Agama.

              Kuasa UAPB atas nama UAPB melaksanakan tugas menetapkan/menyetujui atau menolak usul penghapusan barang yang diajukan UAPPB E-1/UAPPB-W.

c. UAPB-E1 mempunyai tugas wewenang atas pelaksanaan kebijaksanaan umum Pengguna barang milik/Negara di lingkungan unit kerjanya, meliputi:

         1) Pengurusan, pengendalian dan penghapusan barang milik/kekayaan Negara;

         2) Menetapkan/menyetujui/menolak usul penghapusan barang yang diajukan oleh UAPPB-W;

         3) Menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan dari usulan UAKPB lingkungannya untuk barang  bergerak selain kendaraan dinas senilai buku Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah) ke bawah rugi bagi UAPPB-E1 Ditjen Kelembagaan Agama Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Hindu dan Budha  dan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan;

         4) Penetapan Surat Keputusan Penghapusan dari para UAKPB Kantor Pusat oleh Menteri Agama cq. Sekretaris Jenderal.

d. UAPPB-W mempunyai tugas dan wewenang :

1) Menyetujui/menolak, melanjutkan proses usul penghapusan Barang Milik Negara dari UAKPB;

2) Menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan dari UAKPB lingkungannya untuk barang bergerak selain kendaraan dinas senilai buku Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ke bawah.

e. UAKPB mempunyai tugas dan wewenang :

Mengurus dan menggunakan barang milik/Negara. UAKPB bertugas melaporkan dan membantu UAPPB-W dalam mempersiapkan rencana penghapusan.

Panitia penghapusan bertugas antara lain ;

         1) Meneliti/memeriksa barang yang aakan dihapus;

         2) Menginventarisir/meneliti barang yang akan dihapus;

         3) Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus;

         4) Menetapkan jumlah nilai barang yang akan dihapus;

         5) Membuat Berita Acara Penilaian/Pemeriksaan.

                         6) Menyusun rencana penghapusan sebanyak-banyaknya 2 kali dalam setahun;

                         7) Menyelesaikan kelengkapan administratif usul penghapusan;

                8) Mengajukan usul penghapusan kepada UAKPB untuk selanjutnya disampaikan secara hierarkhi;

                9) Mengkoordinasikan dengan Kantor Lelang Negara setempat dalam hal penghapusan ditindak lanjuti dengan penjualan secara lelang;

                10) Menyusun laporan termasuk membuat Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan.

Tanggung Jawab Pengelola BMN :

a. Menteri Keuangan selaku Pelaksana Pengelola Barang barang milik/Negara bertanggung jawab untuk :

         1) Menetapkan kebijakan tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik/Negara;

         2) Mengawasi pelaksanaan penghapusan dan pemanfaatan barang milik/Negara;

         3) Mengatur dan mengawasi mutasi barang milik/Negara antar Departemen/Lembaga, dengan Pemerintah Daerah, dengan BUMN/BUMD dan dengan pihak lain;

         4) Menetapkan kebijakan lebih lanjut terhadap barang-barang yang demi hokum menjadi hak milik Negara dan atau ayang diperoleh dengan cara lain yang sah.

b. Pelimpahan Wewenang Pengelola Barang Milik Negara

           Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, maka pendelegasian wewenang Pembina Umum diatur sebagai berikut:

              1) Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan

                  melaksanakan penghapusan dan tindak lanjutnya serta pemanfaatan    

                  barang milik/Negara sesuai dengan ketentuan pasal 9 Keppres Nomor 42  

                  Tahun 2002 serta ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri

                  Keuangan.

              2) Menteri  Agama meneatapkan penghapusan barang milik/kekayaan  

                  Negara dalam lingkungan Departemen Agama sebagai berikut ;

         a) Barang bergerak dengan tidak lanjut dijual melalui Kantor Lelang Negara;

              b) Barang tidak bergerak (bangunan gedung/kantor tidak termasuk tanah), yaitu :

              (1) Bangunan yang dihapus karena di atas lokasi tersebut akan dibangun  

                   kembali (rekonstruksi);

              (2) Bangunan yang rusak berat/bouw valig

              (3) Bangunan yang terkena bencana alam/force majeure.

             Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b butir 2), terlebih dahulu mendapat rekomendasi Ditjen/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.

              Penghapusan barang tidak bergerak tersebut dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dalam keadaan berdiri untuk dibongkar. Hasil penjualan seluruhnya harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

              Dalam hal tidak laku dijual lelang, maka tindak lanjut penghapusan dilakukan  dengan cara pemusnahan.

c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diberi wewenang

        untuk :

1) Menyetujui usulan penghapusan barang bergerak yang dijual tanpa melalui Kantor Lelang Negara, terbatas pada barang bergerak dengan nilai perolehan per paket usulan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Apabila nilai tersebut di atas Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), maka wewenang menyetujui/menolak ada pada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan;

2) Meneliti usulan penghapusan barang tidak bergerak dan dengan hasil penelitian tersebut, apabila penghapusan yang diajukan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini dan peraturan-peraturan lain yang berlaku, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat memberikan rekomendasi;

3) Menyetujui/menolak usul pemusnahan/penghibahan barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Negara yang tidak laku dijual  melalui Kantor Lelang Negara. Kewenangan ini terbatas untuk barang bergerak dan barang tidak bergerak yang mempunyai nilai s.d Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Di atas nilai Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) pemusnahan/penghibahan tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.

4) Memberikan persetujuan penghapusan barang milik Negara yang dihapus karena busuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1956 atas nama Menteri Keuangan.Tembusan persetujuan/penolakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pembinaan Kekayaan Negara.

 

V. Pembahasan

Untuk melaksanakan proses penghapusan barang milik negara diperlukan adanya beberapa tahapan  yang harus dilaksanakan, seperti dalam hal penghapusan tanah. Tanah milik/kekayaan negara dapat dihapuskan dari pertanggungjawaban Pengurus Barang apabila telah memenuhi pertimbangan dan ketentuan sebagai berikut, yakni  (1) mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kepentingan dinas misalnya karena longsor, erosi, gempa atau bencana alam lainnya; (2) berlebih sehingga tidak bermanfaat atau berguna alagi bagi kepentingan dinas; (3) Kurang manfaatnya sehingga untuk mendapatkan kegunaan yang lebih besar, dipertukaran (ruilslag) dengan tanah lain; (4) untuk kepentingan umum misalnya jalan atau kepentingan sosial lainnya; (5) penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi; (6) pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

                      Hal di atas juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan  apabila akan dihapuskan dari pembukuan barang inventaris dengan tindak lanjut antara lain dijual, dipertukarkan, dihibahkan dan sebagainya yang akan mengakibatkan peralihan atas tanah tersebut terlebih dahulu harus mendapat ijin tertulis dari Menteri Keuangan berdasarkan persetujuan Presiden;  penelitian tanah yang akan dihapus dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan; dalam hal barang yang dihapuskan memerlukan penilaian teknis harus melibatkan unsur teknis terkait; dan hasil penelitian/penilaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian.

Penghapusan untuk barang milik negara berupa bangunan hal yang menjadi pertimbangan adalah (1) mengalami kerusakan yang sulit atau tidak mungkin  diperbaiki dan tidak dapat dipergunakan  baik karena tua/bouwvallg maupun bencana-bencana alam seperti gempa bumi, angina ribut, banjir, letusan gunung berapi, kebakaran, demonstrasi/huru-hara dan sebagainya; (2) dirombak atau dimusnahkan sebagian atau seluruh bangunan sehingga merubah bentuk dan ukuran semula. Hal ini terjadi misalnya bekas gedung kantor dijadikan gedung tempat pendidikan atau gedung tempat tinggal (mess/rumah dinas) dengan merubah/merombak bentuk dan ukuran kamar/ruang atau bagian lainnya sehingga ada sebagian bangunan yang musnah, maka bagian bangunan dimaksud harus dihapus; (3) kurang manfaatnya atau kurang strategis letaknya sehingga untuk mendapatkan kegunaan yang lebih besar, dipertukaran (ruislag) dengan bangunan  lain; (4) untuk kepentingan  umum misalnya untuk jalan atau kepentingan sosial lainnya.

Di samping hal di atas penghapusan juga harus memenuhi ketentuan barang inventaris berupa bangunan (tidak termasuk tanah) yang akan dihapuskan karena : akan dibangun kembali (rekonstruksi), rusak berat, terkena bencana alam, tidak laku dijual melalui Kantor Lelang Negara dank arena alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku, usul penghapusnya dilakukan terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat, apabila nilai perolehan nilai perolehan bangunan dimaksud asampai dengan Rp. 100.000.000,00; Direktur Jenderal perbendaharaan apabila nilai perolehan bangunan dimaksud di atas Rp. 100.000.000,00; Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wiayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat, dapat memberikan rekomendasi penghapusan setelah melihat keadaan fisik di lapangan.  Penilaian, penelitian bangunan yang akan dihapus dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan sesuai dengan tugas dan kewajiban ;

Dalam hal bangunan yang akan dihapus, diperlukan penilaian teknis dari Departemen Pekerjaan Umum setempat ;

Hasil penelitian / penilaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara hasil Penelitian / Penilaian.

                Untuk penghapusan alat angkutan bermotor/kekayaan negara dapat dihapuskan dari pertanggung jawaban Unit Pengurus Barang apabila telah memenuhi pertimbangan / persyaratan rusak berat atau tidak dapat diperbaiki, biaya perbaikannya lebih tinggi dari nilai jualnya ataupun tidak efisien  lagi gunakan untuk kepentingan dinas.

                Di samping pertimbangan di atas, juga harus memenuhi ketentuan penghapusan alat angkutan ketentuan sebagaimana dilakukan secara selektif dan tidak akan mengganggu tugas-tugas operasional unit bersangkutan; Unit yang mengusulkan penghapusan, tidak diperkenankan mengajukan permintaan/pengadaan baru kendaraan bermotor dan atau  barang bergerak yang bernilai ekonomis tinggi seperti generator listrik (genset), bulldozer, traktor, peralatan laboratorium, speed boat, kapal berbobot mati kurang dari 150 ton atau barang bergerak yang nilai perolehannya di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per unit/satuan atas biaya APBN untuk jangka waktu minimum 3 (tiga) tahun setelah pelaksanaan penghapusan barang bergerak dimaksud;

Sebelum dihapuskan oleh Menteri Agama harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi/ijin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat, apabila nilai perolehan kendaraan bermotor roda empat/lebih dan atau barang bergerak yang bernilai ekonomis tinggi per paket usulan sampai dengan berjumlah Rp. 100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah); Direktur Jenderal Perbendaharaan apabila nilai perolehan kendaraan bermotor roda empat/lebih dan atau barang bergerak yang bernilai ekonomis tinggi per paket usulan di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sudah melebihi 10 (sepuluh) tahun pemakaian, terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya.

          Untuk barang bergerak, kecuali  kendaraan bermotor roda empat/lebih dapat dihapuskan dari pertanggungjawaban Unit Pengguna Barang apabila memenuhi pertimbangan,  rusak berat atau tidak dapat diperbaiki lagi; biaya perbaikan/pemeliharaan lebih tinggi dari nilai jualnya; tidak efisien lagi dipergunakan untuk kepentingan dinas; berlebih atau tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan dinas; hilang, dicuri, digelapkan; peremajaan sesuai dengan perkembangan organisasi, ilmu, tehnologi dan standarisasi;

Di samping pertimbangan di atas juga harus memenuhi ketentuan penghapusan barang bergerak, kecuali kendaraan bermotor roda empat/lebih  dan atau barang bergerak yang bernilai ekonomis tinggi, dapat langsung dilakukan oleh Menteri Agama tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, apabila barang bersangkutan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara.

Penghapusan barang bergerak sebagaimana tersebut di atas dengan tindak lanjut dijual tanpa melalui Kantor Lelang Negara, dihibahkan, karena  hilang, dimusnahkan, dihapuskan oleh Menteri Agama, harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi/ijin tertulis dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat, apabila nilai  perolehan  barang dimaksud per paket usulan sampai dengan nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Direktur Jenderal Perbendaharaan apabila nilai perolehan barang dimaksud per paket usulan di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus jutan rupiah);

                Penilaian, penelitian alat kantor dan rumah tangga yang akan dihapus dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan;

                Hasil penelitian/penilaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/ Penilaian alat kantor dan rumah tangga yang akan dihapus.

          Untuk barang pesrsediaan (yaitu barang yang tersimpan sebagai cadangan kebutuhan barang pada waktu yang akan datang) dapat dihapus dari pertanggungjawaban bendaharawan/pengurus gudang/pengurus barang apabila memenuhi pertimbangan, mengalami kerusakan berat atau tidak dapat diperbaiki lagi, biaya pemeliharaan/perbaikan lebih besar dari pada nilai jual atau tidak efisien lagi dipergunakan untuk kepentingan dinas. Hal tersebut disebabkan karena usang, tua/lamanya disimpan atau akibat bencana alam seperti banjir, gempa bumi. Letusan gunung berapi, angin rebut, kebakaran, demonstrasi/huru-hara dan sebagainya; Barang yang obselete (tidak mempunyai daya guna lagi) misalnya persediaan spare part kendaraan merk A menjadi obselete karena mobil/kendaraan merk A tersebut sudah dihapuskan dan tidak dapat dipergunakan untuk mobil/kendaraan lainnya; Hilang, dicuri, digelapkan; Peremajaan atau sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan dinas; Susut (spilage) misalnya pada benda kimia/alat peraga pendidikan.

Ketentuan penghapusan barang persediaan seperti ketentuan dalam barang bergerak selain kendaraan bermotor roda empat/lebih; Penilaian, penelitian abarang persediaan yang akan dihapus dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan; Hasil penelitian/penilaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian barang persediaan yang akan dihapus.

                Di samping pertimbangan dan ketentuan di atas dalam hal penghapusan barang milik negara, harus diperhatikan persyaratan-persyaratan yang berlaku.

Usulan penghapusan BMN barang yang rusak/tua, kadaluwarsa (obselete), susut, berlebih atau tidak bermanfaat syarat penghapusannya adalah usul penghapusan dari Kepala Kantor/Unit/Satuan Kerja selaku UAKPB kepada unit atasannya secara berjenjang; Surat Perintah Kepala Kantor/Unit/Satuan Kerja selaku UAKPB tentang Pembentukan Panitia Penghapusan; Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian  dari panitia; Daftar inventaris barang per sub-sub kelompok yang menctaat abarang yang akan dihapuskan  tersebut; Jika barang tersebut di atas akan dihapus dengan tindak lanjut dijua; lebih dahulu dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dep. Keuangan setempat apabila per paket usulan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Menteri Keuangan cq. Diretur Jenderal Perbendahraan;

Untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) persyaratannya, melengkpai persyaratan : persetujuan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  Perbendaharaan/Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai batas kewenangannya; Fotocopy STNK da BPKB kendaraan yang akan dihapus; Hasil penilaian kondisi fisik kendaraan yang akan dihapus dari kantor DLLAJR atau Dinas Angkutan Air, Sungai, Danau atau penyebrangan (DLLAASDP) untuk angkutan apung; Daftar kendaraan bermotor yang masih ada Unit yang mengusulkan penghapusan; Sudah lebih 10 (sepuluh) tahun usia pemakaian kendaraan yang akan dihapus;

Persyaratan barang tidak bergerak (bangunan) yang akan dihapus dilengkapi persyaratannya, melengkapi persyaratan sesuai ketentuan : ijin tertulis dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Direktur Jenderal Perbendaharaan sesai batas kewenangannya; Hasil penilaian fisik bangunan dari Departemen Pekerjaan Umum;

Untuk barang tidak bergerak (tanah) yang akan dihapus harus dilengkapi Melengkapi persyaratan sesuai ketentuan : ijin perinsip dari Menteri Keuangan berdasarkan persetujuan Presiden; Surat keterangan hasil penilaiaan dari Badan Pertanahan Nasional.

Penghapusan barang yang hilang/dicuri/digelapkan persyarat sebagai berikut : Surat Keterangan dari kepolisian setempat tentang kecurian/kehilangan/penggelapan dimaksud; Laporan lengkap tentang besarnya kerugian Negara akaibat peristiwa tersebut serta pernyataan Kepala Kantor/Unit Satuan Kerja selaku UAKPB tentang terlibat tidaknya pengurus barang/bendaharawan/pengurus gudang yang bersangkutan dalam peristiwa kecurian/kehilangan/penggelapan dimaksud; Daftar inventaris barang per sub-sub kelompok, yang akan mencatat barang yang akan dihapus tersebut; Persetujuan  penghapusan barang karena hilang dari Ditjen/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penghapusan barang yang terkena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin, letusan gunung berapi kebakaran dan sebagainya, persyaratannya : melengkapi persyaratan sesuai ketentuan, laporan tentang besarnya kerugian negara akibat terjadinya bencana alam dimaksud; Surat atau Keterangan Pernyataan dari pemerintah daerah setempat (paling rendah Camat) tentang terjadinya bencana alam tersebut;

Bangunan gedung dan alat angkutan yang rusak/terbakar disebabkan bencana, kecelakaan atau disebabkan lain yang tidak terduga dilengkapi : Surat Keterangan dari Kepolisian setempat tentang peristiwa Tersebut; Surat Keterangan/Rekomendasi dari instansi/pejabat teknis yang berwenang yaitu DLLAJR untuk angkutan darat, dinas lalu lintas angkutan air, sungai, danau dan penyebrangan (DLLAASDP) untuk alat angkutan apung dan dinas PU/gedung-gedung untuk bangunan gedung. Persetujuan/rekomendasi tertulis dari Ditjen/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.

 

VI. Penutup

 

Di bagian kesimpulan ini penulis menyampaikan prosedur usulan penghapusan di lingkungan Kementerian Agama, yakni dilakukan dengan cara:

1. Prosedur Usulan Penghapusan dari UAKPB yang memiliki UAPPB-W.

a. Kepala Kantor/Unit/Satuan Kerja selaku UAKPB mengajukan usul penghapusan  dimaksud kepada Kepala Kanwil Departemen Agama selaku UAPPB-W;

b. Berdasarkan usulan tersebut, apabila UAPPB-W menyetujui maka usulan dimaksud dteruskan kepada UAPB;

c. Kemudian apabila UAPPB-E1 menyetujui maka usulan dimaksud diteruskan kepada UAPB;

d. Khusus penghapusan barang bergerak selain kendaraan bermotor senilai buku  Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke bawah, serta keputusan penetapan penghapusannya ditetapkan oleh Kepala Kanwil selaku UAPPB-W. Tembusan SK Penghapusannya harus dikirimkan ke UAPPB-E1 dan UAPB (Biro Keuangan dan IKN).

2. Prosedur Usulan Penghapusan dari UAKPB yang tidak memiliki UAPPB-W

a. Kepala Kantor/Unit/Satuan Kerja selaku UAKPB mengajukan ausul penghapusan dimaksud kepada Inspektorat Jenderal Ditjen Bagais, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu dan Budha dan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan selaku UAPPB-E1;

b. Selaku UAPPB-E1 meneliti persyaratan dan kelengkapan dokumen usul penghapusan tersebut. Apabila menurut pertimbangan usul tersebut. Apabila menurut pertimbangan usul tersebut dapat disetujui, maka diteruskan kepada UAPB;

c. Apabila menurut pertimbangan UAPB usul tersebut dapat disetujui, maka dikeluarkan Surat Keputusan Penghapusannya;

d. Khusus penghapusan barang bergerak selain kendaraan bermotor senilai buku Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke bawah, surat keputusan penetapan penghapusannya  ditetapkan oleh Ditjen Bagais, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Hindu dan Budha dan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan selaku UAPPB-E1. Tembusan SK Penghapusannya harus dikirimkan UAPB (Biro Keuangan dan IKN);

e. Penetapannya Surat Keputusan dari usulan penghapusan UAKPB Kantor Pusat (Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Ditjen Kelembagaan Agama Islam, Ditjen Bimas Kristen/Protestan, Ditjen Bimas Hindu dan Budha dan Diklat Keagamaan) oleh menteri Agama cq Sekretaris Jenderal;

f. Dalam hal usul penghapusan menyangkut tanah ndan bangunan yang tindak lanjutnya mengakibatkan peralihan hak kepada pihak lain Menteri Agama selaku UAPB mengajukan usul permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan;

g. Setelah persetujuan Menteri Keuangan dikeluarkan maka baru dapat dibuatkan Surat Keputusan Penghapusannya.

 

                Untuk memahami lebih lanjut tentang penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan kerja aparatur pemerintah Kementerian Agama menjadi tanggung jawab Kementerian untuk memberikan penguasaan itu kepada pegawai, melalui lembaga kediklatan yang ada di bawah Kementerian. Diklat tersebut diberikan tidak hanya kepada pimpinan / kuasa pengguna anggaran melainkan kepada seluruh staf unit kerja agar di lembaga dimana pegawai itu bekerja, bisa meng-handle setiap permasalahan penghapusan yang ada.

                

VII. DAFTAR PUSTAKA

 

Departemen Agama RI., 2005, Bahan Ajar Sistem Akuntansi Barang Milik Negara, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Pusdiklat Administrasi: Jakarta

 

Departemen Agama RI., 2007, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah, Biro Keuangan Dan BMN : Jakarta

 

Inpres No. 3 Tahun 1971, tentang Inventarisasi Barang Milik Negara/Kekayaan Negara

 

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 520 Tahun 2003., tentang Juklak Penghapusan, pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Agama

 

©2010 Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Halaman ini diproses dalam waktu 0.005412 detik